Contoh Soal SKB Satpol PP CPNS 2021 dan Jawabannya – Hallo sobat muda para calon Abdi Negara! Kalian yang berminat menjadi bagian dari satuan Polisi Pamong Praja beruntung sekali membuka laman ini. Karena kami akan berbagi contoh soal SKB dalam jumlah yang melimpah.
Contoh soal SKB Satpol PP CPNS 2021 dan jawabannya ini sengaja kami unggah melalui laman haidunia.com, karena kami ingin ikut mengantar Anda menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 ini. Beberapa daerah telah me-release jumlah dan jenis formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir pakan lalu (30/5/21).
Salah satunya adalah formasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kebutuhan akan Satpol PP memang sangat urgen. Jadi wajar banyak daerah yang membuka formasi tersebut guna memastikan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya.
Tetapi sebelum kita uraikan 51 contoh soal SKB Satpol PP CPNS 2021 tersebut, ada baiknya kita kulik sebentar beberapa informasi yang akan mendukung persiapan Anda dalam proses seleksi SKD maupun SKB. Kami pun berharapa, semua yang kami sampaikan berdampak positif bagi keberhasilan Anda menjadi ASN tahun ini. Aamiin!
Pendaftaran Satpol PP 2021
Pendaftaran Satpol PP 2021 untuk formasi CPNS 2021 tentunya sudah banyak beredar. Anda yang belum mendapatkan informasinya secara detail, bisa langsung cek pada pengumuman di masing-masing daerah yang tahun ini mengadakan seleksi CPNS.
Salah satu daerah yang membuka formasi Satpol PP pada CPNS 2021 ini dalam jumlah yang cukup banyak adalah Pemprov DKI Jakarta, yaitu 100 (seratus) formasi untuk jabatan Pemula-Polisi Pamong Praja. Dan konon, ada ketertarikan sendiri bagi calon pelamar CPNS Satpol PP di DKI, yakni besaran gaji yang relatif lebih besar dari daerah lainnya. Bahkan ada yang mengatakan gaji Satpol PP di DKI jakarta lebih besar dari lulusan Akpol.
Selain DKI Jakarta, Pemerintah Kota banjar Baru juga membuka 25 formasi Satpol PP pada CPNS 2021 tahun ini. Silahkan Anda untuk aktif searching formasi Satpol PP di daerah lain.
Materi SKD CPNS Satpol PP
Materi Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Satpol PP tentunya sama dengan formasi lain. Pada pokoknya setiap Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus melewati SKD terlebih dahulu sebelum Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Tidak ada salahnya jika pada laman ini kita ulas sejenak mengenai materi SKD. Secara ringkas, materi SKD CPNS bisa dilihat pada tabel berikut.
| Pokok Materi | Sub Materi |
| Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) | (1) Nasionalisme; (2) Integritas; (3) Bela negara; (4) Pilar negara; (5) Bahasa Indonesia |
| Tes Intelegensi Umum (TIU) | (1) Kemampuan Verbal; (2) Kemampuan numerik; (3) Kemampuan figural; |
| Tes Karakteristik Pribadi (TKP) | (1) Pelayanan Publik; (2) Jejaring Kerja; (3) Sosial Budaya; (4) teknologi informasi; (5) Profesionalisme |
Materi SKB Satpol PP CPNS 2021
Materi SKB Satpol PP CPNS 2021 disusun berdasarkan jabatan fungsional Satpol PP itu sendiri. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, maka ada 3 (tiga) jabatan fungsional Satpol PP:
(1) Polisi Pamong Praja Ahli Madya;
(2) Polisi Pamong Praja Pemula;
(3) Polisi pamong Praja Terampil
Kemudian untuk materi yang kan diujikan dalam tes SKB Satpol PP dapat dirujuk dari Surat-Menteri-PanRB-No.-B750M.SM01.002020 tentang Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) setiap formasi yang ada.
Dari surat Menpan-RB tersebut bisa dikatakan materi tes SKB Satpol PP untuk ketiga jabatan fungsional yang ada relatif sama. Materi tes SKB satpol PP tersebut meliputi:
(a) Tindakan non yustisi;
(b) Penindakan yustisi;
(c) Rencana Induk (master plan);
(d) Patroli;
(e) Pengamanan dan Pengawalan;
(f) Pengendalian massa;
(g) Deteksi dini;
(h) Pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan Linmas
Ringkasan Materi SKB Satpol PP CPNS 2021
Ringkasan Materi SKB Satpol PP CPNS 2021 bisa Anda dapatkan di laman haidunia.com ini. Karena pada kesempatan sebelumnya kami telah mengulas Materi SKB Polisi Pamong Praja (Satpol PP) CPNS 2021. Silahkan Anda merujuk ke link tersebut.
Hanya saja perlu kami tambahkan, bahwasanya materi-materi dasar juga perlu Anda kuasai, seperti:
- Sejarah Satpol PP
- Arti dan Makna dalam lambang Satpol PP
- Peraturan Daerah
- Ketentuan-ketentuan terkait Standar Oparasional Prosedur (SOP) Satpol PP
- Undang-Undang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Satpol PP
Contoh Soal SKB Satpol PP CPNS 2021 dan Jawabannya
Contoh soal SKB Satpol PP CPNS 2021 yang kami bawakan terdiri dari 51 butir soal pilihan ganda dan jawabannya. Pada laman ini Anda dapat mempelajarinya langsung secara seksama sejumlah 20 soal.
Adapun soal SKB Satpol PP CPNS nomor 21- 51 kami sediakan dalam format pdf yang bisa Anda download di bagian akhir pembahasan. Selamat belajar dan semoga sukses selalu menyertai Anda semua.
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Penindakan Non Yustisi
Soal nomor 1
Perhatikan contoh studi kasus berikut!
Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten X Anda diberi tugas menggelar razia tempat hiburan yang telah terbukti habis masa ijin operasionalnya.
Dalam razia tersebut pimpinan operasi Anda memberikan sejumlah nasehat dan penjelasan kepada pemilik tempat hiburan agar segera mengurus kembali ijin operasionalnya dalam batas waktu tertentu.
Berdasarkan kasus di atas, maka razia yang dilaksanakan termasuk ke dalam kategori ….
A. Operasi terencana non yustisi
B. Operasi situasional non yustisi
C. Penindakan kondisional non yustisi
D. Penindakan preventif non yustisi
E. Penindakan kondisional non preventif
Jawaban: D
Pimpinan operasi memberikan nasehat dan penjelasan untuk mengurus kembali perizinan dalam batas waktu tertentu termasuk ke dalam operasi prevenif non yustisi.
Soal nomor 2
Para pelanggar peraturan daerah diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani. Dalam surat tersebut tercantum klausa bahwasanya para pelanggar bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu paling lama ….
A. 15 hari sejak razia dilaksanakan
B. 15 hari terhitung H+1 razia dilaksanakan
C. 15 hari setelah surat ditandatangani
D. 15 hari setelah penyegelan
E. 15 hari setelah dibuatkan berita acara
Jawaban: C
Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, maka pelanggar peraturan diberikan waktu untuk melaksanakan ketentuan dalam 15 (lima belas) hari, terhitung sejak penandatangan surat pernyataan pelanggar peraturan.
Soal nomor 3
Berdasarkan soal nomor 2, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu ….
A. 7 hari
B. 5 hari
C. 4 hari
D. 3 hari
E. 2 hari
Jawaban: A
Apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan maka akan diberikan surat teguran;
- pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari
- kedua dengan tenggat waktu 3 (tiga) hari
- ketiga dengan tenggat waktu 3 (hari) hari
Soal nomor 4
Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP, kecuali ….
A. Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum setempat
B. Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM
C. Setiap penindakan mempunyai landasan hukum
D. Setiap penindakan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun
E. Setiap penindakan dilaksanakan sesuai prosedur
Jawaban: A
Ketentuan umum dalam menjalankan tugas menegakkan peraturan daerah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.
Kecuali option A, semua option tercantum dalam ketentuan umum tersebut.
Soal nomor 5
Proses pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2011 dapat dilakukan dengan cara ….
A. Represif dan regulatif
B. Formal dan informal
C. Formal dan non formal
D. Preventif dan kuratif
E. Normatif dan regulatif
Jawaban: B
Dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal.
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Penindakan Yustisi
Contoh soal 6
Operasi yustisi penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur yang menjadi persyaratan dilakukannya operasi, yaitu ….
A. Telah ditemukan Pelanggaran Perda
B. Telah ditemukan pelanggaran Keputusan Kepala Daerah
C. Telah dilakukan teguran I
D. Telah dilakukan teguran II
E. Semua jawaban
Jawaban: E
Persyaratan dilakukannya operasi yustisi adalah:
(1) Telah ditemukan Pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah
(2) Telah dilakukan teguran I dan II
Soal nomor 7
Tujuan disusunnya standar operasional prosedur Satpol PP adalah ….
A. Sebagai pedoman pengamanan obyek operasi
B. Sebagai pedoman pengamanan subyek operasi
C. Sebagai pedoman dalam menerima perintah dari gubernur/bupati
D. sebagai pedoman melaksanakan tugas
E. Sebagai pedoman menjaga hubungan baik dengan sasaran operasi
Jawaban: D
Standar operasional prosedur adalah serangkaian prosedur yang berisi tentang tata cara dalam melaksanakan suatu tugas.
Soal nomor 8
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Pemberitahuan kepada masyarakat dan badan hukum
(2) perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak terkait
(3) Pemantauan
(4) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
(5) Menentukan waktu kegiatan penertiban
Pernyataan di atas yang merupakan SOP penertiban paksa ditunjukkan oleh nomor ….
(A) 1, 2, 4
(B) 1, 2, 4, 5
(C) 1, 2, 3
(D) 1, 2, 3, 4, 5
(E) 1, 2, 3, 5
Jawaban: E
Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, standar operasional prosedur pra penertiban paksa ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 5.
Soal nomor 9
Suatu situasi/kondisi yang apabila tidak dilakukan operasi yustisi dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan definisi dari ….
A. Potensi gangguan
B. Ambang gangguan
C. Gangguan nyata
D. Target operasi
E. Sasaran operasi
Jawaban: B
Pernyataan dalam soal merupakan pengertian dari ambang gangguan
Soal nomor 10
Di bawah ini pernyataan yang tidak tepat mengenai teknis operasional dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah ….
A. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
B. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
C. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
D. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
E. Apabila setelah surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
Jawaban: E
Pernyataan yang seharusnya adalah; apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Operasi
Soal nomor 11
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan adalah ….
A. Satpol PP
B. PPNS
C. Sekda
D. BKD
E. Pengawas PNS
Jawaban: B
Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal nomor 12
Tata urutan tindakan atau bentuk aksi taktis yang dipilih untuk diterapkan dalam operasi yustisi disebut ….
A. Cara bertindak
B. Rencana operasi
C. Standar operasi
D. Target operasi
E. Prosedur operasi
Jawaban: A
Pernyataan dalam soal merupakan pengertian dari cara bertindak dalam operasi.
Soal nomor 13
Kuratif merupakan cara bertindak yang dilakukan dalam operasi yustisi berbentuk ….
A. Pertolongan
B. Penyelamatan
C. Pemulihan keamanan
D. Pengembalian ke situasi normal
E. Jawaban a dan b benar
Jawaban: E
Cukup jelas!
Soal nomor 14
Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan dalam operasi yustisi untuk tujuan ….
A. Pemulihan keadaan
B. Pengembalian situasi ketertiban seperti semula
C. Pertolongan
D. Penyelamatan
E. Jawaban A dan B benar
Jawaban: E
Cukup jelas!
Soal nomor 15
Kegiatan razia dan penampungan sementara kepada pengemis, gelandangan, maupun wanita tuna susila termasuk dalam kategori pembinaan tertib sosial yang bersifat ….
A. preventif
B. represif
C. rehabilitasi
D. persuasif
E. regulatif
Jawaban: B
Razia dan proses penampungan sementara termasuk dalam kategori tindakan represif
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Kepegawaian
Soal nomor 16
Di bawah ini adalah tugas, tanggungjawab dan wewenang Satpol PP yang tepat berdasarkan ketentuan, kecuali ….
A. Penegakan Peraturan Daerah
B. Penegakan Peraturan Kepala Daerah
C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
D. Perlindungan masyarakat
E. Penegakan Permendagri
Jawaban: E
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, anggota satpol PP memiliki tugas sebagaimana option; A, B, C, dan D. Sedangkan option E tidak termasuk. Silahkan Anda merujuk ke PP tersebut melalui link ini.
Soal nomor 17
Pernyataan berikut ini yang tidak tepat adalah ….
A. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota
B. Satpol PP provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekda provinsi
C. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekda kabupaten/kota.
D. Satpol PP melaksanakan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
E. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Permendagri
Jawaban: E
Cukup jelas!
Soal nomor 18
Status kepegawaian Satpol PP adalah ….
A. ASN provinsi
B. ASN kabupaten/kota
C. ASN Kemendagri
D. Jawaban A dan B benar
E. ASN Non-departemen
Jawaban: D
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan aparat daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
Soal nomor 19
Dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagaimana berikut, kecuali ….
A. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada
B. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada
C. pengawasan kepala daerah
d. pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah
Jawaban: C
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6.
Soal nomor 20
Berikut ini yang merupakan kegiatan polisi pamong praja yang berkaitan dengan sub unsur penegakan peraturan daerah, kecuali….
A. melakukan patroli
B. menjadi saksi dalam persidangan
C. melakukan tindakan non yustisi
D. melakukan tindakan yustisi
E. mengikuti sosialisasi peraturan daerah
Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disebutkan tentang rincian kegiatan pada sub unsur penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Berikut yang termasuk kegiatan pada sub unsur penegakan peraturan daerah: (1) melakukan tindakan yustisi; (2) menjadi saksi dalam penyidikan; (3) menjadi saksi dalam persidangan; (3) melakukan tindakan non yustisi;
(5) mengikuti sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah; (6). melakukan analisis aspek sanksi dalam peraturan daerah; (7) mengikuti penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah; (8) mengevaluasi permasalahan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;
Demikian pembahasan kita mengenai contoh soal SKB Satpol PP CPNS 2021 dan Jawabannya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwasanya contoh soal SKB Satpol PP Pdf nomor 21-51 bisa Anda download melalui link ini. Dan Tidak lupa kami ingatkan agar Anda juga mempelajari Materi SKB Polisi Pamong Praja (Satpol PP) CPNS 2021 yang telah kami bawakan sebelumnya. Sekian, semoga tahun ini Anda menjadi seorang ASN!
About Author
