Masalah Fundamental Konstitusi

Dalam buku: Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam ( Abul A’la Al- Maududi )

Haidunia – Pemikiran

Sebelum memasuki masalah tentang konstitusi dalam islam, maka kita akan mengenal lebih dulu pengertian dari Konstitusi. Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara – biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis – Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip esensitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Abul A’la Maududi (Sumber gambar)

Maka jika kita melihat Konstitusi dengan teori dan metodologi politik islam, kita akan mengatakan bahwa negara ini harus memiliki suatu Undang-Undang Dasar Islam, namun janganlah hal ini kita artikan bahwa kita memiliki Undang-Undang Dasar Islam tertulis dan bahwa satu-satu nya hal yang dapat kita lakukan adalah mengundangkannya. Yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar Islam dalam kenyataan adalah konstitusi tidak tertulis.

Ada 4 sumber UUD Islam tak-tertulis: Al-Qur’an, As-Sunnah, berbagai konvensi para Khulafaur rasyidin, dan ketentuan para ahli hukum (Fuqaha) ternama. Tentunya tak diragukan bahwa keempat sumber konstitusi Islam ini ada dalam bentuk tertulis, Al-Qur’an merupakan kitab tertulis, As-sunnah dan konvensi-konvensi para khalifah juga terinci dalam buku, dalam hal ini hadist dan literatur biografi, dan ketentuan-ketentuan para yuris islam juga dapat kita baca dalam publikasi-publikasi otoritatif. Kendati demikian, usaha untuk menjadikan konstitusi tidak tertulis dalam bentuk tertulis ini akan dihadang oleh banyak kesulitan dan rintangan. Diantara kesulitan-kesulitan tersebut ialah:

BACA:  Mencetak Generasi Tangguh Seperti Muhammad Al-Fatih
  1. Kebaruan Peristilahan atau masalah linguistik. Yaitu Istilah-istilah al-qur’an yang berhubungan dengan masalah konstitusional, seperti halnya juga hadist dan fiqh, telah lama sekali tidak digunakan dan menjadi sulit untuk dipahami.
  2. Penyuntingan yang ganjil atas literatur yuristik klasik, yaitu kesulitan yang timbul dari cara penghimpunan literatur-literatur kuno kita yang tidak biasa. Dalam literatur yuristik klasik, masalah-masalah konstitusional tidaklah diriwayatkan di bawah judul-judul tersendiri.
  3. Kelemahan sistem pendidikan kita. Di bawah sistem pendidikan semacam ini, orang-orang yang memilih cabang pengetahuan teologi akan tetap buta mengenai masalah masalah modern seperti seperti ilmu politik, ekonomi, hukum konstitusional dan masalah yang timbul darinya.
  4. Kebodohan yang merajarela. Hambatan terbesar untuk menegakkan sistem kehidupan islami adalah gugatan beberapa orang yang semakin berpengaruh untuk memberikan peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan pemahaman islam.

MASALAH FUNDAMENTAL PEMIKIRAN POLITIK

Sekarang saya akan membahas masalah fundamental konstitusi dan mencoba mengetengahkan kepada anda secara ringkas mengenai pedoman apa yang tersedia bagi kita dari sumber sumber asli Islam. Di antara masalah masalah itu maka timbul beberapa pertanyaan yaitu:

  1. Siapakah yang berdaulat?, raja-raja atau rakyat, kelompok klan atau keseluruhan bangsa?, atau Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri.
  2. Apa Fungsi dan ruang lingkup suatu negara islam? Sampai sejauh mana Negara Islam ini dapat menuntut ketaatan dari warga negaranya dan kapan serta dimana negara ini akan kehilangan hak-haknya?
  3. Apa yang menjadi tujuan dasar yang diperjuangkan Islam dalam rangka upayanya mendirikan Negara Islam?

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan sebagian dari banyaknya masalah yang menjadi kunci bagi teori politik dan sebuah konstitusi diharapkan memberikan jawaban-jawaban yang tegas terhadapnya.

Indonesia (Sumber foto)

KONSEP KEDAULATAN

Pertanyaan pertama mengenai siapa yang menikmati hak untuk berdaulat di suatu Negara Islam. Al-Qur’an memberikan jawaban yang tidak dapat diganggu gugat atas pertanyaan ini. Al-Qur’an menyatakan bahwa kedaulatan dalam semua aspeknya hanya berada di tangan Tuhan, oleh karena-Nyalah hak kedaulatan atas semua makhluk.

BACA:  Belajar Membela Kehormatan Negeri dari Gerakan Intifadhah Palestina

Kedaulatan dalam islam secara de jure juga milik Allah yang kedaulatan de facto-Nya melekat dan terbukti dalam penyelenggaraan alam semesta. Seperti halnya dalam Q.S 12 : 40 yang artinya :

“Kedaulatan ini bukan milik siapapun kecuali Allah, Dia telah memerintahkan kamu agar kamu tidak menyembah siapapun kecuali Allah. Inilah Agama yang benar…”

 Dalam Negara Islam kita mendapati peran para Rasul, hanya Rasul-Rasul sajalah yang merupakan perantara-perantara sejati yang dijadikan alat komunikasi untuk menyampaikan perintah-perintah Yang Maha Kuasa kepada umat manusia. Dalam kenyataan nya Rasul merupakan perwujudan fisik dari kedaulatan de jure tuhan di bumi dan merupakan penyambung firman-Nya kepada seluruh umat. Kedaulatan politik hanya milik Allah. Agen manusia manapun yang mungkin diciptakan untuk menegakkan sistem politik Islam dalam suaru negara, tidak akan memiliki kedaulatan baik secara legal maupun politis, karena kekuasaanya terbatas. Kedudukan agen ini dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dan dikenal dengan istilah Khilafah. Namun kekhalifahan Tuhan bukanlah hak asasi istimewa individu, klan, atau kelompok manapun, ini merupakan hak koletif dari semua yang mengakui kedaulatan mutlak Tuhan atas diri mereka.

NEGARA ISLAM: ORGAN DAN KEGIATAN-KEGIATANNYA

Dalam pertanyaan kedua kita mendapati ruang lingkup dalam Negara islam dan batasan-batasannya. Karena negara ini merupakan perwujudan dari kekhalifahan Tuhan, maka ruang lingkup kegiatannya dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan Tuhan. Ini berarti negara hanya bertindak di dalam kerangka batasan tersebut. Ketaatan Negara yang harus tunduk terhadap ketaatan Tuhan dan Rasul nya menjadikan Negara apabila melanggar ketaatan tersebut maka negara akan kehilangan haknya untut menuntut ketaatan dari rakyatnya.

TUJUAN NEGARA

Dalam pertaanyaan ketiga kita kan mendapati jawabannya dalam firman-Nya antara lain Q.S(57 : 25) dan  Q.S (22: 41), selain itu juga dalam sabda Rasulullah :

BACA:  Cara Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Indonesia

“Melalui Negara Allah membasmi semua yang tidak dapat dibasmi melalui Al-Qur’an”

Berdasarkan sabda tersebut, dengan kata lain kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan melalui ajaran ajaran Al-Qur’an membutuhkan kekuasaan memaksa dari negara untuk membasminya.

Hal ini berarti tujuan utama suatu negara islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia. Perbedaannya dengan Negara non-islam terletak pada kenyataan bahwa negara islam telah menggalakkan atau memasyarakatkan praktek-praktek kebajikan yang diperintahkan islam  untuk dianut umat manusia dan membasmi serta mendobrak dengan kekuatan penuh semua kejahatan yang ingin dibasmi Islam dari Umat Manusia.

Editor: Deany Januarta Putra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *