Contoh Soal SKB Pemerintah Daerah CPNS 2021– Hallo Sobat calon abdi negara! Pastinya Contoh Soal SKB Pemerintahan daerah CPNS ini sudah kalian tunggu-tunggu kan? Apalagi kabar pembukaan formasi CPNS sudah semakin dekat.
Pemerintah telah menetapkan pendaftaran CPNS 2021 dibuka pada rentang Mei-juni 2021. Artinya jika benar akan mulai digelar di bulan Mei, maka tinggal menghitung hari saja. Maka contoh soal SKB Pemerintah daerah CPNS 2021 yang kami bawakan ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang ingin mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN) di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Rekrutmen ASN pada 2021 ini akan ada tiga jalur atau kategori, yang pertama adalah CPNS, yang kedua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru, serta jalur yang ketiga yaitu sekolah kedinasan. Kesemua jalur rekrutmen ini akan menggunakan satu portal yaitu melalui SSCASN, yang akan mempermudah calon peserta dalam melakukan proses pendaftaran CPNS 2021.
Baik, sebelum kita berlatih contoh soal SKB pemerintah daerah CPNS 2021, ada baiknya kita cek dulu materi CPNS 2021 serta kisi-kisi yang akan digunakan untuk menyusun soal asli CPNS pada 2021.
Daftar Isi
Materi Soal Tes CPNS 2021
Tentunya materi soal tes CPNS sudah sama-sama kita ketahui. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dijelaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten dan melayani, harus memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan.
Sehingga seorang peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus lulus tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Khususnya tes SKB tentunya disesuaikan dengan kekhususan jabatan yang akan dilamar oleh calon peserta tes CPNS.
Jika kita merujuk pada Permenpan Nomor 24 tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas atau passing grade pengadaan CPNS, maka sebelum memasuki tahap tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Anda harus lolos dulu tes SKD seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Soal tes SKD akan meliputi 3 (tiga) uji kompetensi, yaitu; (1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP); (2) Tes Intelegensi Umum (TIU); dan (3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Setelah Anda lulus passing grade tes SKD ini baru Anda dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tes SKB. Mengenai nilai ambang batas tes SKD sudah pernah saya bahas pada materi Tes Karakteristik Pribadi (TKP) & Passing Grade CPNS. Silahkan Anda merujuk ke halaman tersebut.
Adapun untuk materi pokok soal Tes SKB CPNS, Anda bisa merujuk ke surat Menpan-RB Nomor B/750/M.SM.01.00/2020. Dalam lampiran surat tersebut diberikan rincian materi pokok soal tes seleksi kompetensi bidang setiap jabatan yang akan dilamar para calon peserta tes CPNS.
Kisi-kisi Materi Soal Tes SKB CPNS Daerah
Kisi-kisi materi soal tes SKB CPNS daerah bisa kita dapatkan dari sumber-sumber terpercaya. Surat Menpan-RB Nomor; B/750/ M.SM.01.00/2020, menjelaskan materi soal jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional
Materi soal jabatan pelaksana yang bersifat teknis menggunakan soal SKB yang bersesuaian dengan jabatan fungsional terkait (masih satu rumpun). Salah satu kisi-kisi materi soal tes SKB CPNS Daerah yang kami kutip adalah bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.
Berikut salah satu kisi-kisi materi soal tes SKB CPNS daerah yang bisa Anda kembangkan lebih lanjut.
| Jabatan | Kisi-kisi Soal Tes SKB CPNS Pemerintah Daerah |
| Analis Anggaran Ahli Pertama |
|
Contoh Soal SKB Pemerintah Daerah CPNS 2021 dan Jawabannya
Contoh soal SKB pemerintah daerah CPNS 2021 dan jawabannya ini terdiri dari 25 butir soal pilihan ganda. Tentunya contoh soal SKB CPNS ini akan lebih bermakna jika Anda berkenan menjawabnya lebih dahulu tanpa melihat pembahasan yang kami sajikan. Sehingga latihan soal CPNS ini benar-benar dapat menguji apakan Anda telah memiliki kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan yang dipilih.
25 Contoh Soal SKB CPNS Pemerintah Daerah
1. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintah ….
A. Umum
B. Khusus
C. Absolut
D. Konkruen
E. Sinkronisasi
Jawaban: D
Urusan pemerintah konkruen adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang ….
A. Desa
B. Pemerintahan Daerah
C. Tata Kelola Pembangunan Daerah
D. Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Daerah
E. Urusan Pemerintah Absolut
Jawaban: A
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang desa.
3. Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah melalui ….
A. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006
B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008
E. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2005
Jawaban: C
Peraturan menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut ini, kecuali ….
A. Pangan
B. sosial
C. Pendidikan
D. Perumahan rakyat
E. Kesehatan
Jawaban: A
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
(a) Pendidikan
(b) kesehatan
(c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
(d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
(e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ….
A. Kebijakan daerah
B. Kelembagaan
C. Pegawai daerah
D. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri
E. barang daerah
Jawaban: D
Pengawasan atas penyelenggaraan negara meliputi:
(a) kebijakan daerah
(b) kelembagaan
(c) pegawai daerah
(d) keuangan daerah
(e) barang daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang ….
A. Pedoman pembinaan dan pengwasan penyelenggara pemerintah daerah
B. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan derah
C. Pedoman Penerimaan Hibah Internasional
D. Koordinasi Penataan Ruang daerah
E. pajak Tanah daerah
Jawaban: B
Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
7. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada ….
A. Gubernur dan BPK Perwakilan
B. Gubernur dan Inspektorat Propinsi
C. Menteri dan Gubernur
D. Menteri
E. Menteri dan BPK
Jawaban: A
Laporan hasil pemeriksaan Pejabat pengawas Pemerintah Inspektorat kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.
8. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah berikut ini, kecuali ….
A. Pencairan dana cadangan
B. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
C. Pemindahtanganan barang milik daerah
D. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
E. Pinjaman daerah
Jawaban: C
Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:
(a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(b) pencairan dana cadangan
(c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
(d) pinjaman daerah
(e) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ….
A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah daerah Propinsi
C. Pemerintah daerah kabupaten
D. Presiden
E. Kementrian dalam Negeri
Jawaban: D
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
10. Usulan inovasi daerah yang berasal aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari ….
A. Ketua DPRD
B. Bupati
C. Pimpinan Perangkat daerah
D. rapat Paripurna DPRD
E. Menteri
Jawaban: C
Inisiatif usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah.
11. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur oleh ….
A. Peraturan Menteri
B. Peraturan Gubernur
C. Peraturan Bupati
D. Kecamatan
E. Desa
Jawaban: E
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa.
12. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama ….
A. Tiga bulan
B. Enam bulan
C. Delapan bulan
D. Sepuluh bulan
E. Dua belas bulan
Jawaban: E
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena;
(a) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru
(b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
(c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
(d) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
(e) Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
(f) Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
13. Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan ….
A. Umum
B. Khusus
C. Konkruen
D. Absolut
E. daerah
Jawaban: A
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam urusan pemerintahan umum.
14. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang dapat membentuk komisi sebanyak ….
A. dua belas komisi
B. Delapan Komisi
C. Enam Komisi
D. Lima komisi
E. Empat Komisi
Jawaban: E
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang dapat membentuk 3 (tiga) komisi, sementara yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
15. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk ….
A. Pemdakora
B. Forkopmja
C. Forkopimda
D. BPD
E. Musrenbang
Jawaban: C
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimda kecamatan.
16. Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit …. kali dalam setahun.
A. satu
B. dua
C. tiga
D. empat
E. enam
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
17. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup al-hal berikut ini, kecuali ….
A. Kondisi geografis daerah
B. Potensi sumber daya daerah
C. Ekonomi dan keuangan daerah
D. Aspek kesejahteraan masyarakat
E. Aspek keberlanjutan pembangunan
Jawaban: E
Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:
(a) Kondisi geografis daerah
(b) Demografi
(c) Potensi sumber daya daerah
(d) Ekonomi dan keuangan daerah
(e) Aspek kesejahteraan masyarakat
(f) Aspek pelayanan umum
(g) Aspek daya saing daerah
18. Memiliki jumlah penduduk sedikitnya lima ribu jiwa atau seribu kepala keluarga, merupakan syarat pembentukan desa wilayah ….
A. Sumatra
B. Jawa
C. Bali
D. Sulawesi selatan
E. Papua
Jawaban: C
Syarat jumlah penduduk untuk pembentukan desa, sebagai berikut:
(a) Wilayah Jawa paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
(b) Wilayah Bali paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) kepala keluarga
(c) Wilayah Sumatra paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
(d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3000 (tiga ribu) jika atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
Dan seterusnya, anda bisa merujuk ke: syarat dan ketentuan pembentukan desa.
19. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah wilayah provinsi yang bersangkutan, gubernur bertanggungjawab kepada ….
A. Presiden
B. Menteri Dalam negeri
C. MPR
D. DPR
E. DPRD Tingkat I
Jawaban: A
Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada presiden.
20. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah oleh ….
A. Bupati
B. wakil Bupati
C. Sekretaris Daerah
D. Ketua DPRD
E. Kepala SKPD terkait
Jawaban: C
Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah
21. Orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus berpendidikan paling rendah ….
A. SD
B. SMP
C. SMA
D. Diploma
E. Sarjana
Jawaban: B
Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
22. Tokoh yang dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah ….
A. Kepala Desa
B. Tokoh masyarakat
C. Ketua RT
D. Ketua RW
E. Tidak ada jawaban yang benar
Jawaban: A
Dalam kampanye pemilihan daerah dilarang melibatkan:
(a) Hakim pada suatu peradilan
(b) Pejabat BUMN/BUMD
(c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri
(d) kepala desa
23. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah di bawah koordinasi ….
A. Wakil Presiden
B. Menteri Koordinator
C. Menteri
D. Gubernur
E. Inspektur Jenderal
Jawaban: E
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dan dikoordinasikan oleh inspektur jenderal.
24. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden. Dewan pertimbangan otonomi daerah ini diketuai oleh ….
A. Ketua DPR
B. Wakil Presiden
C. Menteri dalam negeri
D. Gubernur
E. Bupati
Jawaban: B
Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah terdiri atas:
(a) Wakil presiden selaku ketua
(b) Menteri selaku sekretaris
(c) Para menteri terkait sebagai anggota
(d) Perwakilan kepala daerah sebagai anggota
25. Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan ….
A. Keputusan Presiden
B. Peraturan Menteri dalam Negeri
C. Peraturan daerah
D. Keputusan DPRD
E. Peraturan Gubernur
Jawaban: D
badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Demikian pembahasan kita mengenai contoh soal SKB pemerintah daerah CPNS 2021. dan tentunya kami berharap apa yang kami sampaikan di sini berdampak positif pada kesuksesan Anda dalam proses rekrutmen CPNS dan PPPK (P3K) 2021. Agar persiapan Anda lebih matang, kami sarankan Anda juga membuka pembahasan kami yang lain, seperti; tes matematika dasar untuk melamar pekerjaan, Soal TKP dan Pembahasan CPNS, Contoh tes SKB pranata komputer, contoh soal TKP CPNS, contoh soal psikotes deret angka, dan masih banyak materi lainnya yang kami sajikan dalam laman haidunia.com ini. Tentunya sekali lagi kami mendoakan agar Anda semua sukses dalam pengabdian sebagai ASN di masa mendatang! Aamiin.
About Author
